Putusan Sidang Bapek Februari 2018 Sebanyak 36 PNS Diberhentikan

Assalamualaikum. Selamat Datang di Blog ASN Indonesia.

Berikut telah sampai berita kepada penulis dari Badan Pertimbangan Pegawai (Bapek) yang mana tugasnya tertuang dalam Bab II Pasal 3 huruf b PP 24 Tahun 2011, melakukan pemeriksaan serta mengambil keputusan atas banding administratif dari 43 PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (PTDHPS) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS oleh sejumlah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah pada 9 Februari 2018 lalu. Ke-43 PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri (PTDHPS) sebanyak 33 orang PNS dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebanyak 10 orang PNS.

Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat, Yudhantoro Bayu W Senin (26/2/2018) mengatakan dalam Bab IV pasal 11 PP 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa keputusan Bapek dapat memperkuat, memperberat, memperingan, atau membatalkan keputusan PPK. Bayu melanjutkan Pusat Data Bapek mencatat bahwa dari 33 PNS dengan jenis hukuman PTDHPS yang mengajukan banding administratif, hasil putusan sidang Bapek memperkuat putusan PPK untuk menjatuhkan hukuman berupa PTDHPS terhadap 26 PNS. Putusan sidang Bapek juga meringankan putusan PPK untuk menjatuhkan hukuman PTDHPS terhadap 6 PNS. Sementara putusan banding PTDHPS terhadap 1 PNS lainnya ditunda. Selanjutnya putusan Bapek juga memperingan putusan PPK yang menjatuhkan PTDH terhadap 10 PNS. Jenis hukuman kesepuluh PNS tersebut diperingan menjadi PTDHPS.

Keputusan Bapek tersebut, sambung Bayu, disampaikan kepada PNS yang mengajukan banding administratif, para PPK dan Pejabat lain yang terkait. Keputusan Bapek bersifat final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Data Hasil Sidang Bapek Februari 2018

No	Pelanggaran	Jenis Hukuman	Jumlah	Putusan Bapek
				Memperkuat	Memperingan
1	Tidak Masuk Kerja	PTDHPS	14 (1 masih dipending)	11 PNS	2 PNS (menjadi turun pangkat 3 tahun)
2	Tidak Masuk Kerja	PTDH	3		3 PNS (menjadi PTDHPS)
3	Peredaran Narkotika di LAPAS	PTDH	3		3 PNS (menjadi PTDHPS)
4	Tidak Memberikan Pelayanan yang baik, tidak menataati peraturan kedinasan, dan pungli	PTDHPS	3	1 PNS	2 PNS (menjadi pembebasan jabatan)
5	Penyalahgunaan wewenang	PTDHPS	4	4 PNS
6	Penyalahgunaan wewenang	PTDH	4		4 PNS (menjadi PTDHPS)
7	Menjadi perantara untuk mendapatkan kepentingan pribadi	PTDHPS	1	1 PNS
8	Pemalsuan dokumen sebagai dasar pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS	PTDHPS	2	2 PNS
9	Penyalahgunaan narkotika	PTDHPS	2	1 PNS	1 PNS (menjadi turun pangkat 3 tahun)
10	Tindakan asusila	PTDHPS	1	1 PNS
11	Perzinahan/perselingkuhan	PTDHPS	4	4 PNS
12	Melakukan pernikahan tanpa ijin Pejabat yang berwenang dan tidak mengajukan ijin untuk perceraian	PTDHPS	1		1 PNS (menjadi turun pangkat 3 tahun)
13	Menjadi isteri kedua	PTDHPS	1	1 PNS

Sumber data: Laporan hasil sidang Bapek tanggal 18 Februari 2018

Demikian informasi atau kabar terbaru mengenai PNS sebagai bagian dari ASN. Putusan sidang tersebut bisa dijadikan salah satu pelajaran bagi ASN di Indonesia agar dapat berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai aparatur dengan kesungguhan dan sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Semoga bermanfaat. 

Sumber : Berita BKN dengan sedikit penyesuaian

Assalamualaikum.