Peraturan-peraturan Terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PPPK

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

Dari mana sumber gaji PPPK?

Gaji ASN dan P3K bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan UU Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, telah ditetapkan DAU tahun 2022 yang dihitung berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan perundangan.

Infografis oleh : Merdeka.Com

Berapa gaji dan tunjangan PPPK?

Golongan V PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.325.600. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji Rp3.879.700. Golongan VI PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.539.700. Sedangkan masa kerja maksimal 33 tahun memperoleh gaji sebesar Rp4.043.800.

Berapa besaran gaji P3K?

Golongan I PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.794.900. Sedangkan masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.686.200. Golongan II PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 1.960.200. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp 2.843.900.

Berapa tunjangan PPPK guru?

Berikut ini besaran gaji dan tunjangan PPPK yang diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 98 Tahun 2022: Golongan I: Rp 1.794.900 – Rp 2.686.200. Golongan II: Rp 1.9.60.200 – Rp 2.843.900. Golongan III: Rp 2.043.200 – Rp 2.964.200

Grafis oleh Merdeka.Com

Peraturan-peraturan Terkait Pengadaan egawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

1. PERATURAN BKN NO.18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BKN NO.1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
2. PERATURAN MENPAN RB REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEMBINAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2O2O TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
4. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2O2O TENTANG JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

*) Dikutip dari berbagai sumber.