Unduh Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara pemberian Cuti PNS

Assalamualaikum. Selamat Datang di Blog ASN Indonesia.

Pengantar

Jika sebelum peraturan ini terbit, maka PNS yang akan menjalankan atau mengambil cuti yang menjadi haknya sebagai PNS masih mengikuti aturan yang lama. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang memiliki turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian aturan baru mengenai tata cara pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 (Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017).

Penjelasan Per BKN 24 tahun 2017

Aturan terbaru yang mengatur pemberian Cuti bagi PNS ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penerbitan aturan baru ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti PNS.

Didalam Peraturan ini juga dijelaskan sebanyak 7 (tujuh) jenis cuti yang berlaku bagi seorang PNS, yaitu :

1. cuti tahunan, 
2. cuti besar, 
3. cuti sakit, 
4. cuti melahirkan, 
5. cuti karena alasan penting, 
6. cuti bersama, dan 
7. cuti di luar tanggungan Negara .

Aturan tersebut dibuat secara lengkap beserta contoh penerapannya dan contoh formulir yang dapat digunakan untuk pendelegasian sebagian wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Penerbitan Cuti hingga Contoh Pengajuan Cuti bagi PNS. Sebagai salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh BKN maka apabila dalam pelaksanaan peraturan ini terdapat kesulitan yang belum dapat diatasi maka dapat dikonsultasikan secara langsung kepada Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan penyelesaian masalah tersebut.

Baca juga :

1. Lampiran 1a Per BKN nomor 24 tahun 2017
2. Lampiran 1b Per BKN nomor 24 tahun 2017
3. Lampiran 1c Per BKN nomor 24 tahun 2017

Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala BKN di Jakarta tanggal 21 Desember 2017 dan diundangkan di Jakarta oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham pada tanggal 22 Desember 2017 serta tercatat sebagai berita negara tahun 2017 nomor 1861.

Preview/Tampilan peraturan ini dapat dilihat pada tautan berikut.
(Preview biasa digunakan untuk melihat dokumen sebelum diunduh/download)
P.R.E.V.I.E.W  D.O.K.U.M.E.N

Tautan/Link Download/Unduh secara langsung tanpa preview.

D.O.W.N.L.O.A.D atau U.N.D.U.H

Baca juga :

1. Lampiran 1a tentang wewenang pendelegasian cuti
2. Lampiran 1b tentang permintaan dan pemberian cuti
3. Lampiran 1c tentang surat ijin sementara cuti alasan penting
4. Lampiran 1d tentang persetujuan Kepala BKN
5. Lampiran 1e tentang contoh SK Cuti diluar tanggungan negara
6. Lampiran 1f tentang perpanjangan cuti diluar tanggungan negara
7. Lampiran 1g tentang 
8. Lampiran 1h tentang
9. Lampiran 1i tentang 
10. Lampiran 1j tentang
11. Lampiran 1k tentang 
12. Lampiran 1l tentang

Peraturan ini juga memuat ketentuan lain bagi PNS yang melaksanakan cuti seperti PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak, dengan konsekuensi yang dapat ditempuh yaitu bahwa hak cuti yang belum dijalankan oleh PNS bersangkutan karena alasan adanya kepentingan dinas yang mendadak akan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan. Selain ketentuan lain seperti tertulis diatas masih banyak hal lain yang dibahas. 

Maka penulis sarankan agar anda dapat langsung mengunduh/mendownload pada tautan yang diberikan pada blog ini. Selamat menjalankan cuti semoga postingan ini bermanfaat bagi semua. Jangan lupa untuk membagikan dilini masa sosial media yang anda miliki.